Pariaman, Editor.- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pariaman bersama tim gabungan TNI-Polri tertibkan pembabatan hutan mangrove yang terjadi di Desa Simpang Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Senin (18/12).

Kadis Pol PP dan Damkar Pariaman Handrizal Fitri mengatakan, Perintah kota telah khilaf ternyata belum dapat izin sudah  melakukan pembabatan hutan mangrove untuk membuka jalan yang sudah intruksikan oleh Walikota Pariaman.

“Seharusnya yang membuka lahan ini harus ada izin telebih dahulu, baik dari Desa, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun Pemko,” ujar Handrizal.

Handrizal Memastikan bahwa pembukaan lahan pembuatan jalan penghubung antara Desa Ampalu ke Desa Apar sepanjang 1000 Meter itu tidak memiliki izin.

“Karena setelah kita koordinasi dengan pihak Tarkim, DLH dan Camat mereka katakan memang tidak ada izin atas pembukaan lahan ini,” ulasnya.

Ia menegaskan, bahwa Pol PP bersama TNI dan Polri bertugas menghentikan pembabatan hutan mangrove tersebut dan menghentikan eskavator yang ada dilokasi.

Keterangan sementara dari Handrizal Fitri panjang hutan mangrove yang dibabat sejauh 500 meter dengan lebar 6 meter.

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Apar Hendrick, bahwa pembukaan lahan hingga membabat hutan mangrove tersebut tidak ada izin dari Pemerintah Desa setempat.

“Selaku Kepala Desa siapa yang mengerjakan lahan ini, saya tidak tahu,” pungkas Hendrick.

Ia mengungkapkan, bahwa perencanaan pengerjaan jalan penghubung dua Desa itu memang ada, namun masih tahap mencari solusi dengan pemilik lahan/tanah.

“Kita koordinasi dulu dengan yang punya tanah setelah itu baru kita teruskan ke pihak terkait untuk pembukaan lahannya. Itupun rute rencana jalannya tidak sampai membabat hutan mangrove yang ada,” tutur Hendrick.

Terkait dibabatnya hutan mangrove tersebut Hendrick baru mengetahuinya pada Minggu (17/12).

“Sedangkan sanksi dari Desa belum ada, dikarenakan tidak ada Perdes (Peraturan Desa) yang mengatur,” tuturnya.

Sedangkan Ketua TDC (Tabuik Difing Club) komunitas pemerhati lingkungan Kota Pariaman Aksa mengatakan penebangan hutan mangrove merupakan pelanggaran Undang-Undang.

“Undang-undang yang mengatur pelindungan hutan mangrove antara lain, UU No 41 tahun, 1999 tentang kehutanan, UU No 26 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” sebutnya

Lebih lanjut dijelakannya, dalam UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup, perlindungan yang kuat terdapat dalam undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang telah menepatkan hutan bakau sebagai sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil (Pasal 1 angka 4) dan terdapat ancaman pidana penjara dan denda Rp.10 Miliar terhadap pelaku penebangan dan perusakan hutan bakau.  ** Afridon .

WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare


Sumber: portalberitaeditor.com
DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.