Padang, Editor.- Gubernur Sumbar diwakili Wakil Gubernur Nasrul Abit menyampaikan nota penjelasan 3 Ranperda kepada DPRD Sumbar , Kamis (29/11) pada acara Rapat Paripurna yangi dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir Arkadius Dt Intan Bano.

Ketiga Ranperda tersebut adlah Ranperda tentang penyelanggaraan pendidikan, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Maninjau dan Ranperda tentang Perubahan atas perda Nomor 8 Tahu 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera barat.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir Arkadius Dt Intan Bano dalam Rapat peripurna ini menyampaikan, dalam rangka pembentukan Perda yang telah direncanakan dalam Propemperda Tahun 2018, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan usul pembahasan Ranperda tentang Prubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Provin si Sumatera Barat, Ranperda tentang penyelenggraan pendidikan dan Ranperda tentang Rancana Tata Ruang Kawasan Strategis danau Maninjau.

Dari tiga Ranperda yang diusulkan tersebut 2 ranperda telah masuk dalam Propemperda Tahun 2018 dan 1 merupakan usul diluar Propemperda. Yaitu Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pandangan Fraksi-Fraksi

Sementara itu pada Rapat Paripurna, Jum’at (229/11) yang ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir Arkadius Dt Intan Bano, dihadiri oleh Sekda Prov Drs. Alwis, pimpinan OPD di jajaran Pemprov Sumbar, anggota Forkopimda dan undangan lainnya,  Arkadius mengatakan, dalam nota penjelasan yang disampaikan tersebut Gubernur telah menjelaskan secara umum terkait dengan latarbelakang, tujuan dan muatan ke 3 Ranperda tersebut.

Menurut Renperda tentang penyelenggaraan pendidikan merupakan pengganti  dari Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan yang sudah  tidak sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014.

Sementara Ranperda perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat, bertujuan untuk melakukan penyusunan kewenangan dan  urusan yang dilaksanakan oleh OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sejalan dengan dialihkanya sebanyak 11 sub urusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Provinsi.

Arkadius juga mengemukakan, pandangan umum fraksi tidak hanya merupakan sikap politik Fraksi Fraksi nya dilembaga DPRD, akan tetapi juga merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD.** Herman

WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare


Sumber: portalberitaeditor.com
DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.