Payakumbuh, Editor.- BPJS Cabang Payakumbuh sosialisasikan Peraturan Presiden RI No.82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan kepada Wartawan yang bertugas  di Payakumbuh Rabu 18/12 di ruangan pertemuan  kantor  BPJS jalan Ade Irna Suryani Payakumbuh.

Sosialusasi yang dikemas dalam bentuk Konprensi Pers itu dipimpin oleh Kepada cabang BPJS Payakumbuh Ryan Abdullah Putra,dihadiri sejumlah wartawan media cetak dan ekektronik. Kepala Cabang didampingi para kepala bidang yang ada di kantor cabang BPJS Payakumbuh.

Menurut Ryan Abdullah Putra,kehadiran Perpres No.82/2018 membawa angin segar bagi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS . Perpers itu tidak saja menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing nasing instansi , Perpres itu juga menyempurnakan aturan sebelumnya.

Perpres itu juga menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspekk. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat, pertama pendaftaran  bayi yang baru lahir.

Dalam Perpres no.82/2018 yang berlaku efektif 18 Desember 2018, bayi yang baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib di daftarkan ke BPJS kesehatan paling lambat28 hari sejak kelahirannya. Aturan itu mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres itu diundangkan. Jika sudah didaftarkan dan iyurannya sudah dibayar ,maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan  yang berlaku khusus untuk bayi yang dikahirkandari peserta Penerima Bantuan Iyuran (PBI)dan status kepesertaan  bayi itu secara otomatis mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI,terang Ryan.

Tetapi, bagi bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN – KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah(PBPU), yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, setelah melewati rentang waktu itu, iyurannya baru bisa dibayarkan. Untuk itu kepala Cabang BPJS Kesehata Payakumbub Ryan Abdullah Putra menghimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, gar proses pendaftaran dan penjaminan bayinya lebih praktis,urai Ryan.

Bayi yang lahir dari peserta JKN-KIS yang terlambat mendaftarkan akan di kenakan pembayaran iyurannya 24 bulan,kalau di daftarkan setelah berusia 3 tahun atau lebih,ini bedanyan dengan ketentuan sebelum lahirnya Perpres 82/2018.

Ryan Abdullah Putra juga menjelaskan status kepesertaan perangkat desa  lebih jelas dengan adanya Perpres ini, Kepala Desa danperangkatnya ditetapkan masuk kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PBU) yang diranggung pemerintah, iyurannya sama dengan penghitungan iyuran bagi PBU tanggungan pemerinrah kainnnya yaitu 2% persen di potong dari penghasilannya dan 3%persen dibayar oleh pemerintah,terang Ryan.

Kacab.BPJS Keseharan Payakumbuh kuga me jelaskan tatus peserta yang keluar negerii, aturan Suami Isteri sama sama bekerja,masalah tunggakan iyuran,ternasuk denda layanan,aturan JKN-KIS terkait PHK, dan pasal pasal perobahan dari aturan yang lama. * Yus.

WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare


Sumber: portalberitaeditor.com
DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.