Padang, Editor.- Sebanyak 315 Badan Publik (60,12 persen)  di Provinsi Sumatera Barat belum merespon Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hanya 209 (39,88 persen) dari 524 Badan publik yang mengimplementasikan UU KIP, walaupun itu belum optimal.

“Ketertutupan informasi pada Badan Publik tersebut, seharusnya tidak terjadi karena UU KIP sudah diberlakukan sejak delapan tahun lalu,” kata Sondri, Ketua Pelaksana Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Sumatera Barat 2018, Sondripada jumpa pers, Jumat (7/12/2018) di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, di Jalan Sawo Nomor 6, Purus V, Padang.

Menurut Sondri, Keterbukaan Informasi Badan Publik sudah menjadi keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik kepada pemerintah semakin meningkat.

Sondri mengemukakan hal sekaitan dengan akan digelarnya acara puncak Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Sumatera Barat 2018, Selasa (11/12/2018) pekan depan, di Hotel Kryad Bumi Minang, Padang.

Hadir dalam jumpa pers tersebut Ketua Komisi Informasi Sumbar Syamsu Rizal, Wakil Ketua Arfitriati, Koordinator Bidang Advokasi, Sosilasisai, dan Edukasi Yurnaldi, dan Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Adrian Tuswandi.

Sondri yang juga Koordinator Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Sumbar itu menjelaskan, Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2018 ini adalah untuk kali yang keempat sejak Komisi Informasi Provinsi Sumbar terbentuk 4 September 2014. Jumlah Badan Publik yang dievaluasi dari tahun ke tahun terus meningkat. Jika tahun tahun 2017 lalu terdiri dari delapan kategori, maka tahun 2018 Badan Publik yang dievaluasi terdiri dari 10 kategori, dengan Badan Publik sebanyak 524.

“Mengevaluasi Badan Publik dalam hal implementasi UU Nomor 14 Tahun 20o8 tentang KIP adalah tugas pokok dan fungsi Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/kota, selain menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi,” jelasnya.

Dari data yang dipaparkan Sondri, Badan Publik yang tidak merespon tersebut adalah 108 SMK/SMA/MAN, 2 kabupaten/kota, 21 BUMN/BUMD, 98 PTS/PTN, 2 KPU Kab/kota, 24 Instansi Vertikal, 15 OPD Provinsi, 32 Nagari, dan 13 partai politik. “Ada ribuan Badan Publik di Sumatera Barat, namun Komisi Informasi Provinsi Sumbar tahun ini mengevaluasi 524 Badan Publik. Jumlah Badan Publik yang dievaluasi meningkat, di mana tahun 2017 sebanyak 370 Badan Publik,”katanya.

Seementara itu Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Syamsu Rizal menambahkan, Badan Publik yang sudah terbuka dan merespon evaluasi yang dilakukan tahun 2018 ini, akan diapresiasi dengan memberikan Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat 2018.

“Berapa pun nilai yang mereka peroleh dari standar yang dinilai Komisi Informasi Sumbar, kita tetap memberikan apresiasi. Namun, hendaknya setiap tahun ada peningkatan progress, sehingga UU KIP benar-benar dilaksanakan oleh Badan Publik dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah,” katanya.** Rell

WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare


Sumber: portalberitaeditor.com
DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.