Kerinci, Editor – Pemasangan logo Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang berdampingan dengan logo PUPR di lokasi proyek PUPR Kabupaten Kerinci ternyata tanpa ijin dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

Diberbagai lokasi Proyek PUPR Kabupaten Kerinci ditemukan adanya pemasangan plang merek Kejaksaan yang berdampingan dengan Logo PUPR Kabupaten Kerinci. Hal ini menimbulkan tandatanya bagi Masyarakat, LSM dan Awak Media karena ini adanya perlindungan atau kerjasama pihak PUPR Kerinci dengan Kejaksaan Negeri Kerinci untuk menakuti dan menghalangi adanya pengawasan dari masyarakat, LSM dan Awak Media dari pengerjaan proyek yang berada diwilayah Kabupaten Kerinci.

Untuk lebih jelasnya dari permasalahan ini, wartawan Editor menghungi pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Zulkifli Lubis (Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sungai Penuh), Kamis 29/11 2018 dirungan Kasi Intel Kejaksaan Sungai Penuh pukul 11.00 Wib.

Saat dikonfirmasi masalah TP4D ini maka Zulkifli Lubis menjelaskan, fungsi dari TP4D atau Kejaksaan adalah untuk mengawal berjalannya pengerjaan proyek yang menggunakan dana Negara supaya bisa berjalan tepat waktu, Tepat Mutu Dan Tepat Guna, bukan sebagai pendamping atau pelindug dari proyek tersebut.

“Namun bila dalam pengerjaan proyek tersebut ada kesalahan maka yang bertanggung jawab adalah para kontraktor tersebut dan juga tetap ditindak sesuai prosesdur. Unuk itu diharapkan kepada masyarakat, LSM dan Awak Media untuk tetap ikut mengawasi sesuai dengan perintah Undang – undang.” Zulkifli Lubis.

Ketika ditanyakan masalah pemasangan pemasngan plang berlogo Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang berdampingan dengan logo PUPR di lokasi proyek, Zulkifli Lubis membantah dan tidak pernah ada dari Kejaksaan Negeri Kerinci mengijinkannya.

Di tempat yang sama yang sama di ruangan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sungai Penuh,  salah seorang aktifis LSM di Kerinci, Jangky Harwira mengatakan,  mari kita berpikir dgn cerdas tentang TP4D dan logo Kejaksaan yang berdampingan dengan logo PUPR di lokasi proyek PUPR Kabupaten Kerinci.

“Tulisan   — didampingi — terkesan mencemarkan nama baik Kejasaan Negeri Sungai Penuh.” kata aktifis LSM itu .

Untuk itu, anjut Jangky Hawira, diminta kepada Kejaksaan untuk menindak dan mengusut masalah ini, supaya untuk selanjutnya jangan sampai ada lagi hal seperti ini terjadi lagi.

“Menjual nama Kejaksaan sebagai pelindung akan mengakibatkan rusaknya nama Kejaksaan dan berimbas kepada mutu proyek ,” kata Jangky ** Khumaini

WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare


Sumber: portalberitaeditor.com
DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.