Batusangkar, Editor.- Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra memimpin Sidang Paripurna tingkat 1 sesi 1 dengan agenda Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar  terhadap Ranperda APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2019 didampingi oleh Wakil Ketua Irman dan Saidani Senin (5/11).

Dalam pidato pengantar sidang Anton Yondra mengatakan, usai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2019 yang disusun dengan mempedomani Dokumen Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019 adapun Nota yang akan disampaikan oleh Bupati, akan dibahas lebih lanjut pada sidang selanjutnya. Setelah penyampaian nota penjelasan oleh Bupati, Rabu (7/11) akan dilanjutkan dengan rapat paripurna tingkat 1 sesi 2 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap penyampaian nota Bupati.

Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi dalam nota penjelasannya menguraikan, Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019 menggambarkan rancangan meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Rancangan pendapatan terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sementara Belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, serta pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran.

Pendapatan Daerah berfungsi membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dan sesuai Ranperda Tahun Anggaran 2019 dibutuhkan Rp.999.571.404.070,-. Rincian adalah PAD dianggarkan Rp.146.175.319.070, dana perimbangan sebesar Rp.712.325.378.000 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.141.070.707.000,-.

PAD yang dianggarkan adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD  sah. Kemudian dana perimbangan dianggarkan terdiri dari bagi hasil pajak/non pajak dan DAU. Sedangkan lain-lain pendapatan sah terdiri dari Pendapatan Hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi serta dana penyesuaian dan otonomi khusus merupakan alokasi dana desa dari APBN.

Irdinansyah Tarmizi  berharap agar  pengantar Ranperda ini menjadi pedoman untuk terwujud APBD transparan, akuntabel dan bermanfaat sesuai aspirasi masyarakat, sehingga mewujudkan kesejahteraan maayarakat demi pembangunan di Tanah Datar Luhak Nan Tuo, ujarnya.

Sidang Paripurana dihadiri oleh Forkopinda,Sekda Hardiman,Kepala OPD,Camat,Wali Nagari beserta undangan lainnya. ** Jum  

WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare


Sumber: portalberitaeditor.com
DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.