Tanah Datar, Editor.- Kemacetan yang sering terjadi di Pasar Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar  di jalan utama Padang Panjang – Bukittinggi yang selama menjadi keluahan bagi bagi pengendara kenderaan bermotor akan segera teratasi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas KoperasiUsaha Kecil dan Menegah,Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Marwan.SE, Selasa (16/10)saat Marwan via telepon, Selasa (16/10).

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindusterian dan Perdagangan (Koperindag) Dia menyebutkan, dari kunjungan Gubernur Sumatera barat Irwan Prayitno dan Dirlantas Sumbar bebrapa waktu lalu  maka  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bekerjasama  dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan mengatasi kemacetan di Pasar Koto Baru yang sudah  terjadi selama puluhan tahun secepat mungkin akan  segera berakhir.

Hal ini terlihat dari keseriusan  Pemprov dan Pemkab Tanah Datar yang  telah menfokuskan untuk penyediaan anggaran dana baik untuk pengerjaan fisik pasar maupun pembebasan lahan. Dan proses pengerjaan dimulai tahun 2018 ini dan berakhir tahun 2019 nanti

Untuk pembangunan fisik pasar Rp. 13,6 miliar itu dibiayai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat, sementara untuk ganti rugi tanah masyarakat dianggarkan melalui APBD Tanah Datar.

Tidak hanya itu untuk DED,  Amdal Lalin, kajian lingkungan juga telah disediakan pada APBD Tanah Datar termasuk untuk menurunkan tim KJPP yang akan menilai harga Tanah Masyarakat yang akan dibayar oleh Pemerintah Daerah..

Wujud keseriusan itu beberapa waktu yang  lalu tim gabungan Pemprov. Sumbar dan Tanah Datar kembali mengunjungi lokasi guna melakukan pendataan dan pengukuran lokasi dari pasar tersebut bersama Konsultan perencana Master Pland .

Dalam kajian tim itu sudah dipetakan luas tanah lebih dari 3000 meter termasuk untuk pembuatan jalan dan bangunan bertingkat tiga yang akan dipergunakan untuk lantai dasar basement, lantai dua gudang dan lantai tiga langsung menghubungkan dengan bangunan pertokoan.

Master plant ini mengingat kondisi tanah yang lereng. Untuk pembebasan areal ini terdapat satu unit rumah kayu, satu ladang dan satu ruas lahan kosong, dan ini sudah dinyatakan oleh pemiliknya untuk dinilai oleh tim frofesionak KJPP dan akan ditetapkan besaran ganti rugi tanah tersebut dari pemilik lahan yang terdiri dari 2 keluarga besar atas nama Sanidar dan Ramuna beserta ahli waris Yang melakukan survei adalah saya sendiri , PUPR Prov. Sumbar, Konsultan Perencana, OPD terkait, Camat, Wali Nagari, dan pemilik lahan.

“Mudah-mudahan dengan adanya survei ini tidak akan terjadi kendala lagi dan secepatnya terwujud apa yang kita inginkan bersama,” ujar Marwan.SE ** Jum

WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare


Sumber: portalberitaeditor.com
DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.