Padang, Editor.- Proses perubahan anggaran APBD 2018 diperkirakan baru dapat ditetapkan pada akhir Oktober 2018 atau awal November 2018. Berarti pemerintah daeah punya waktu untuk penyelesaian kegiatan lebih kurang 2 bulan. Untuk itu perlu  dilakukan kajian yang lebih mendalam alokasi tambahan anggaran di beberapa OPD.

Hal ini disampaikan HM Nurnas juru bicara Fraksi Partai Dedmokrat dalam pendapat akhir  fraksinya,  Jumat (28/9)  pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2018 .

Masing masing dinas tersebut, Dinas PSDA, Dinas ESDM, PTSP, Dinas Pendidikan dan Biro Umum, menurut Nurnas penambahan anggarannya cukup besar dan ada pula kegiatan baru.

“Melihat kesediaan waktu, jelas tidak dapat diselesaikan dengan sisa waktu 60 har. Untuk itu perlu pengkajian yang lebih mendalam jika masih dipertahankan kegiatan pada OPD tersebut,” jelas Nurnas .

Khusus penerimaan dari pajak kenderaan bermotor (PKB) terlihat pendapatan melebihi target pada APBD awal, namun pendapatan dari jenis alat alat berat belum terlihat. Pada hal jumlahnya setiap tahun selalu meningkat. Untuk  itu Fraksi Demokrat berpendapat perlu dibentuk Satgas yang melakukan razia terhadap alat alat berat di seluruh Sumatera Barat, ujar Nurnas.

Dia menyorot untuk urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan  dan pembangunanyang setelah perubahan anggaran mendapat tambahan aloksi lebih kurang Rp 2,2 Milyar. Menurut Fraksi Partai Demokrat alokasi ini cukup besar, hanya untuk urusan koordinasi sehingga perlu dilakukan kajian lagi supaya tidak merupakan pemborosan anggaran.

Pada kesempatan ini juru bicara Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Ahmad Khaidir menyampaikan, terkait penambahan pembiayaan untuk Bank Nagari sebesar Rp 25 Milyar, Fraksi Gerindra meminta agar Bank Nagari bisa memperbaiki kinerjanya sehinga pernyataan modal yang diberikan bisa memenuhi target Deviden yang ditetapkan dalam APBD.

Mengenai pembiayaan pada PT Jamkrida sebanyak Rp 5 Milyar, Fraksi Gerindra meminta agar perusahaan ini juga dapat meningkatkan kinerjanya dan juga bisa memberikan jaminan kredit kepada sektor informal dan dunia usaha yang sifatnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir Arkadius Dt Intan Bano yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, pimpinan OPD , anggota Forkopimda dan undangan lainya. ** Herman

 

 

WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare


Sumber: portalberitaeditor.com
DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.