Solok, Editor.- Guna menjawab tantangan menjadi unit kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) bersama tujuh Polres lainnya dijajaran Polda Sumbar, Polres Solok Kota segera berbenah dengan melengkapi bukti dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan SIK MH bahkan mengerahkan seluruh fungsi Kepolisian di jajarannya untuk segera menyiapkan langkah – langkah dan upaya Pembangunan ZI yang berpedoman kepada Peraturan Kemenpan RB RI Nomor 52 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
“Langkah itu dilakukan agar secepatnya mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Unit kerja Polres Solok Kota,” papar Kapolres Solok Kota AKBP Doni Setiawan.

Kapolres Dony Setiawan menyebutkan, dalam waktu lebih kurang satu semester dalam tahun 2018, pihaknya selesai menyiapkan bukti pendukung untuk LKE tersebut, termasuk Survey kepuasan masyarakat triwulan 1 dan triwulan 2.

Atas dasar itu, maka hasil evaluasi kelengkapan bukti dukung pada masing – masing Program, Kapolres Solok Kota berpedoman kepada Peraturan Kemenpan RB RI nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik.

Menghadapi pemeriksaan yang bakal dilakukan oleh Tim Pemeriksa Nasional (TPN) dari Kemenpan RB RI, Kapolres mengingatkan untuk bekerja keras lagi guna melengkapi jawaban indikator pada 6 aspek.

“Pemeriksaan dokumen akan dilakukan Tim TPN dari Kemenpan RB RI, yang diperkirakan dilaksanakan pada bulan Agustus 2018,” ujarnya.

Doni Setiawan juga mengemukanan, salah satu kewajiban dalam memenuhi kriteria pada program pembangunan Zona Integritas yang akan diperiksa Tim TPN, adalah melengkapi pengisian formulir sistim informasi pelayanan publik. Sedangkan pada aspek Profesionalisme SDM, yang ditambahkan adalah profil pelaksana pelayanan, agar dilengkapi datanya.

WBK itu sendiri merupakan singkatan dari Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Ini merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan WBBM, merupakan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM disebut komponen pengungkit.

“Sekurangnya ada enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan ditambah dua ni indikator keberhasilan, ” papar Kapolres Solok Kota. ** Mempe

WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare


Sumber: portalberitaeditor.com
DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.