Solok, Editor.-  Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman dapat kita pahami bersama, bahwa penyebab utama tumbuhnya lingkungan kumuh antara lain urbanisasi dan migrasi yang tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu ditegaskan Walikota Solok, Zul Elfian mengawali penyampaian jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD terhadap Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, pada sidang di DPRD Kota Solok, Senin (2/7).

Lebih lanjut dikatakan walikota, minimnya lapangan kerja, sulitnya mencicil atau menyewa rumah. Oleh karena itu pemerintah telah dan terus berupaya mengantisipasi tumbuhnya pemukiman kumuh di kota solok saat ini pemerintah telah sudah mempunyai dokumen perencanaan (RP2KPKP) yang difasilitasi penyusunan nya oleh kementrian PUPR.

Menyangkut dengan peraturan penataan dan penertiban pedagang kaki lima sehingga pengunjung yang awal nya malas masuk pasar dengan kondisi yang sempit dan kurang nyaman sudah dapat kita atasi secara berangsur angsur. Kami telah melaksanakannya karena sudah menjadi tugas rutin pemerintah Kota Solok.

Terkait tanggapan mengenai keasrian Pulau Belibis dan mengenai pembangunan kolam renang dan lapangan parker, jelas Zul Elfian, tujuan pemerintah untuk membangun areal tersebut agar bisa melihat langsung dari jalan.(depan kantor pariwisata.). Menyangkut dengan lahan parkir yang dimaksud akan menambah luasan parkir yang ada di Pulau Belibis. Saat ini lahan parkir yang ada semakin terbatas karena tidak bisa menampung pengunjung pada saat ramai.

Dalam tanggapan pandangan umum dari Fraksi Bintang Pembangunan Keadilan menyangkut dalam menerbitkan IMB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selalu mempedomani peraturan daerah kota solok nomor 12 tahun 2003 tentang izin bangunan.. Terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Perda tidak di keluarkan. Jika kalau ditemukan pelanggaran di lapangan baik yang tidak ber IMB maupun melanggar roylen jalan pemerintah tetap melakukan penindakan melalui surat teguran.

Menanggapi pandangan umum dari Fraksi Partai Amanah Nasional terkait dengan pemukiman kumuh itu, telah kita tuangkan secara bersama-sama menjadi Ranperda yang akan kita bahas. Jalan yang berlokasi di depan mesjid Al-Furqon pada saat hujan sering terjadi kebanjiran. Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR telah memperbaiki jalan Rahman Elyunusyah dan sudah masuk dalam kegiatan Program Kotaku tahun 2018 sesuai dengan hasil musrenbang serta untuk perbaiki secara permanen dan telah diusulkan dalam APBD tahun 2019, tegas Zul Elfian. ** Mempe

 

WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare


Sumber: portalberitaeditor.com
DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.