Pasbar, Sumbardetik.com – Sidang ke 29 tahun 2018 yang berlangsung Jum’at (6/7), Bupati Pasaman Barat diwakili Oleh Wakil Bupati  H . Yulianto dalam rangka memberikan jawaban atas pendapat akhir  Fraksi – Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kab. Pasbar tentang perlindungan bagi fakir miskin dan kaum dhuafa  dan Perubahan Perda Nomor  09 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban.

Sidang Paripurna yang ke 29 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasbar H. Daliyus dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD  dan Pimpinan OPD Pasbar.

Secara umum jawaban Bupati yang di sampaikan  wakil Bupati mengatakan akan menjadikan peraturan ini sebagai dasar untuk pemberi jaminan perlindungan dan penanggulangan kemiskinan di Pasbar.

“Dalam penanganan kemiskinan terhadap  fakir miskin dan kaum dhuafa di pasbar, Bukan saja menjadi tanggung jawab satu lembaga atau instansi, melainkan menjadi tanggungjawab bersama” Jelasnya.

Wabup juga menambahkan, dalam Pelaksanaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan pendataan fakir miskin secara akurat dan kontiniu.

“Seluruh OPD terkait, Camat dan Wali Nagari untuk melakukan pendataan data yang falid dan tepat sasaran, kemudian pastikan setiap orang mengetahui  bahwa yang bersangkutan adalah keluarga miskin,”  ujarnya.

Sementara Ketua Komisi II Bidang Perekonomian H. Yubdi Ketua Komis II Bidang Perekonomian, menyampaikan bagi yang melalukan pendataan harus sangat teliti dan pastikan yang di data tersebut keluarga miskin.

“Setiap warga fakir miskin yang menerima  Bantuan Keluarga  miskin, agar didokumentasikan rumahnya, serta orang yang menerima agar datanya benar- benar  akuntabel, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran” Pintanya. (Dedi R/ade)


Sumber: sumbardetik.com


DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.