Tanah Datar - Sembilan fraksi DRPD Tanah Datar menyampaikan pandangannya pada rapat Paripurna terhadap Nota penjelasan Bupati Tanah Datar Ranperda tentang Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tanah Datar Tahun Anggaran 2017.

Pada pembicaraan I sesi II itu juru bicara masing-masing fraksi secara bergiliran menyampaikan pandangannya, dimulai dari fraksi partai Golkar dengan juru bicara Herman Sugiarto,  fraksi partai Gerindra dengan juru bicara Afrizal Moetwa, fraksi partai Hanura dengan juru bicara M. Haikal, fraksi partai PPP dengan juru bicara Hafitrizal, fraksi partai Demokrat dengan juru bicara Nurhamdi Zahari, fraksi partai PDIP dengan juru bicara Afriman, fraksi partai PAN dengan juru bicara Alimuhar, fraksi partai PKS dengan juru bicara Istiqlal dan fraksi partai Bintang Nasdem dengan juru bicara Rasman.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra didampingi, Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Irman dan dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma, Forkompinda, Kepala OPD, Camat dan Walinagari se  Kabupaten Tanah Datar, yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD Tanah Datar, Rabu (11/7).

Beragam pandangan yang disampaikan tak terkecuali apresiasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar yang telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 7 kalinya atas laporan keuangan anggaran tahun 2017 yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Barat beberapa waktu silam.

“Fraksi partai Golkar berharap agar opini WTP yang telah diraih dapat dipertahankan pada laporan keuangan di tahun-tahun yang akan datang  dan untuk aparatur pemerintah daerah agar selalu meningkatkan kinerja dalam mengontrol keuangannya pada OPD masing-masing,” ujar Herman Sugiarto juru bicara fraksi partai Golkar.



Tak hanya itu M. Haikal sebagi juru bicara dari dari fraksi partai Hanura juga mengapresiasi  pendapatan daerah yang melebihi  target sebagaimana telah ditetapkan terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. 

“Kami menyarankan agar pemerintah daerah dapat terus menggali potensi daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah,” ucap M. Haikal.

Seterusnya rapat paripurna DPRD pemandangan fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Bupati Tanah Datar tentang Ranperda laporan pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 dilanjutkan nantinya pada tanggal 13 Juli 2018 dengan jawaban Bupati Tanah Datar terhadap pemandangan  fraksi DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Rapat paripurna DPRD pun ditutup dengan penyerahan pemandangan fraksi-fraksi tersebut, diserahkan langsung Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra kepada Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma. (Hp/Rhn)

Sumber:pasbana.com
DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.