Padang,Sumbardetik.com – Terkait surat yang dilayangkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan No.17/KAN-LK/VI.2018,  tanggal 26 Mei 2018 yang lalu di sikapi oleh Lembaga Kerapatan Alam MinangKabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat. Jum’at (27/07).

Berikut isi kutipan surat dari KAN Lubuk Kilangan yang dilayangkan ke LKAAM Provinsi Sumbar:

  1. Apakah ada kewenangan dari pengurus LKAAM Kabupaten/kota ataupun LKAAM Provinsi,terkait dengan pengangkatan pengurus, KAN di Provinsi Sumatera Barat ? Karena menurut sepengetahuan kami, pengangkatan pengurus KAN ditetapkan menurut Adat salingka nigari dan kebiasaan salingka Korong.
  2. Apakah ada kaitannya pengurusan KAN dengan kepengurusan LKAAM sehingga LKAAM bisa mengotak atik kepengurusan KAN.
  3. Menurut Adat salingka nigari,dan kebiasaan salingka Korong di nigari kami Lubuk Kilangan selama ini kepengurusan KAN itu harus dari unsur Niniak Mamak dan tidak pernah di masukan kaum perempuan didalam kepengurusan,karena Bundo Kanduang memiliki perkumpulan sendiri.
  4. Penerbitan SK KAN Tandingan, oleh LKAAM Kota Padang,telah menimbulkan kerusuhan dan perpecahan di Nagari Lubuk Kila

Dan Ujung dari permasalahan tersebut diatas, terjadi unjuk rasa dari anak Nagari Lubuk Kilangan di Kantor LKAAM jalan Diponegoro Kec.Padang barat Sumatera Barat, yang menuntut supaya LKAAM tidak terlalu mencampuri atau mengotak atik aturan yang akan menimbulkan perpecahan di Nagari Lubuk Kilangan tersebut.

Menurut Ketua KAN Lubuk Kilangan Basri Dt Rajo Usali menerangkan beberapa waktu lalu”Sebenarnya ini tidak perlu terjadi karena LKAAM seharusnya mengetahui batas-batas yang kewenangannya,karena KAN itu berdiri sendiri dan ada di salingka Nagari saja itu harus diketahui oleh LKAAM tersebut dan jangan sampai menimbulkan perpecahan di dalam Nagari tanpa ada koordinasi dengan pihak KAN dan Niniak Mamak yang ada”terang Basri.

Dan akhirnya surat yang dilayangkan oleh pihak KAN Lubuk Kilangan dibalas oleh Pihak LKAAM Provinsi Sumatera barat dengan defenisi sebagai berikut :

  1. Bahwa Nagari adalah kesatuan wilayah hukum masyarakat adat Minangkabau,dimana tatanan hidup masyarakatnya di atur oleh Adat Slaingka Nagari yang berlandaskan kepada Adat sabatang panjang (Adat basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah).Adat salingka Nagari adalah Aturan Normatif yang menjadi pedoman Niniak Mamak,(pemangku adat ) untuk mengatur tatakelola hubungan kekerabatan dan tata kelola hak ulayat (sako dan pusako) dalam Nagari sebagai wilayah hokum adatnya. Kerapatan Adat Nagari (KAN), Adalah “lembaga adat”atau organisasi pemangku adat,yang telah ada semenjak nigari itu ada ( disebut dengan istilah “Cuapak Usali”)di bentuk oleh pemangku adat itu sendiri,sesuai ketentuan adat salingka nagari yang diturun temurunkan, dari generasi ke generasi, hubungan LKAAM dengan KAN adalah hubungan fungsional (bukan hubungan structural ) artinya LKAAM tidak bisa mengangkat dan memberhentikan pengurus KAN, menurut catatan sejarah,LKAAM  Lahir tahun 1966, dalam musyawarah besar niniak mamak/pemangku adat Minangkabau yang diprakarsai oleh pemerintah “Orde Baru” untuk mempersatukan Niniak Mamak/pemangku adat yang terpecah belah oleh peristiwa Politik rezim pemerintahan Orde Lama, jadi fungsi LKAAM itu adalah untuk mempersatukan ,bukan memecah belah Niniak Mamak /pemangku adat.

Itulah sebagian kutipan tangapan surat KAN Lubuk Kilangan oleh LKAAM Provinsi Sumbar, yang disampaikan melalui surat Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (BAKOR KAN) Padang  25 juli 2018 dengan kop surat No. 07/Bakorkan-SB/VII/2018. (Oj)


Sumber: sumbardetik.com


DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.