Pasbar, Sumbardetik.com – Bupati Pasaman Barat H. Syahiran  berikan jawaban Atas laporan Pansus I DPRD kab. Pasaman Barat ( Pasbar) mengenai Ranperda tentang perlindungan bagi fakir miskin dan kaum dhuafa di masa sidang Paripurna ke 25  Padang Tujuh,  Kamis 5 juli 2018.

Dalam sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Edri Syahrinal, yang di hadiri oleh sejumlah anggota DPRD. Dalam sidang tersebut Bupati Pasbar menyampaikan enam Jawaban terkait Laporan Pasus I.

Beberapa jawaban yang disampaikan antara lain adalah : Pemerintah Daerah sepakat penanganan fakir miskin dan dhuafa bukan tugas Dinas Sosial Saja, melainkan tugas bersama. Kedua  melaksanakan secara akuntabel terkait pendataan fakir miskin sehingga persoalan keresahan masyarakat atas kebenaran data seseorang dapat diminimalisir. Ketiga  melaksanakan pendataan untuk kepastian nama orang tua dan daerah asal akan menjadi perhatian, sehinga tidak ada keraguan data.

Pada poin Ke empat  Pemda sependapat dengan Pansus agar hunian keluarga miskin diberi label atau tanda agar mengetahui yang bersangkutan adalah keluarga miskin.

Selanjutnya, Bupati menyampaikan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah untuk kedepannya akan melibatkan Baznas serta Tokoh adat, agama dan pemilik kepentingan.

Terakhir, ia mengatakan Pemda Pasbar saat ini berupaya  meningkatkan pelayanan terhadap  fakir miskin dengan meningkatkan  monitoring dan evaluasi. ( Dedi R/Ade).


Sumber: sumbardetik.com


DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.