Tarusan, Editor.- Sebelas orang warga Nagari Nanggalo, Tarusan, Pesisir Selatn dipanggil Kapolres Pesisir Selatan melalui Kasat Reskrim Iptu Nofrizal Can, SH untuk dimintai keterangannya sehubungan laporan  Hasnul Karim tentang dugaan tindak pidanamenguasai tanah tanpa izin yang berhak di beberapa lahan di sekitar Kawasan Mandeh, Pesisir Selatan (Pessel).

Menurut Jasril Jack Dt. Pintu Langik, SH, MH, kuasa hokum 11 warga Nagari Nanggalo yang terdiri dari Iwan Said, Suhelmi, H. Jamirus Dt. Rajo Intan, Syamsul Bahri, Ardiman, Mukhlis, Yasril R Dt. Rangkayo Mudo, Syafriyon, Agoestinus Zega, Suhendri Yatno dan Agustino, ada kejanggalan dalam surat pemanggilan tersebut.

“Dalam surat panggilan kepada 11 orang warga yang waktunya terpisah dalam rentang waktu berbeda tersebut, mereka dipanggil karena ada laporan dari Hasnul Karim. Tapi tidak dijelaskan dalam kapasitas apa yang bersangkutan membuat laporan, “ jelas Jasril Jack saat di temui di kantornya di Kayu Aro, Arosuka, Kab. Solok, Kamis (5/7).

Lebih lanjut dijelaskannya, untuk menghormati panggilan tersebut, Senin (2/7) llu dia ikut mendampingi dua orang warga, Mukhlis dan Iwan Said menemui Kasat Reskrim Polres Pesisir Selatan. Tapi tidak terjadi permintaan keterangan karena Kanit yang ditugaskan untuk urusan tersebut sedang cuti. Untuk itu mereka mereka diminta untuk datang kembali pada hari Kamis (5/7).

“Saya menyarankan mereka untuk tidak datang karena menganggap pihak kepolisian tidak konsisten dengan surat panggilan tersebut. Selain itu menyita waktu klien, hal tersebut terkesan penuh rekayasa yang merugikan nama baik mereka,” jelas Jasril Jack.

Beberapa kejanggalan, menurut Jasril Jack, diantaranya, dalam kapasitas apa Hasnul Karim  membuat laporan tentang dugaan tindak pidanamenguasai tanah tanpa hak di beberapa lahan di sekitar Kawasan Mandeh tersebut. Dulu dia memang Kabag Hukum Setdakab Pesisir Selatan tapi sekarang sudah di non job kan oleh bupati Hendrajoni. Selain, sehari setelah surat paggilan itu ditandatangani, Iptu Nofrizal Can, SH Kasat Reskrim Polres Pesisir Selatan juga dimutasikan ke Polda Sumbar.

Jasril Jack juga menjelaskan, penguasaan tanah tanpa izin yang berhak yang disebut Hasnul Karim tersebut terkesan mengada-ada.

“Lahan di sekitar kawasan Mandeh tersebut adalah tanah ulayat kaum mereka dan memilik “alas hak” yang jelas. Jadi bukan tanah milik Pemeritah Kab. Pesisir Selatan,” kata Jasril Jack sambil memperlihatkan beberapa dokumen milik kliennya yang disebut menguasai tanah tanpa izin yang berhak tersebut. ** Rhian

 

 

WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare


Sumber: portalberitaeditor.com
DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.