Padang, Editor.- Kelompok Badan Musyawarah Masyarakat Mentawai (BM3) yang terdiri dari beberapa mahasiswa anak-anak Mentawai melakukan demo penyampaian aspirasi di lobi kantor Gubernur terkait pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mentawai, Jum’at (11/5).

Dengan beberapa plamplet yang mereka tulis memperlihatkan penolakan pembanguan KEK,  serta mempertanyakan status tanah dan analisis amdal pembangunan tersebut. Para mahasiswa mentawai itu berseru nyaring dengan yel-yel tegas dan kritis,  namun suasana tegang tersebut mencair saat Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit datang dengan gagah berani menghampiri dan menyapa riang para demonstran BM3 tersebut.

Wagub Nasrul Abit dalam kesempatan itu menyampaikan,  sebagai putra dan putri Mentawai jangan cepat berprasangka buruk terhadap proses pembangunan yang ada di Kepulauan Mentawai.

Sadarilah dalam membangunan kesejahteraan masyarakat Mentawai tidak bisa hanya dengan kondisi yang ada,  kita butuh investor dan perhatian semua stekholder baik pemerintah pusat mau para pengusaha swasta yang punya modal untuk menggerakan pembangunan yang ada.

Jika tidak Mentawai akan sulit bangkit dari kategori daerah tertinggal, kwatir masyarakat mentawai tidak dapat menikmati kemajuan pembangunan secara nasional.  Saat ini pemerintah melalui berbagai program kementerian,  pembangunan jalan Trans Mentawai , pembangunan pelabuhan,  pendidikan, kelautan dan perikanan, telekomunikasi, kesehatan, pariwisata dan sosial kemasyarakatan lainnya.

Pembangunan KEK bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatkan perekonomian pembangunan Mentawai dengan mengandalkan pada sektor pariwisata, ungkap Wagub Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga menerangkan,  proses pembangunan KEK, hingga saat ini masih dalam proses administrasi,  walaupun sedang dikaji dan dianalisis, kami telah libatkan 10 OPD, kelautan,  lingkungan hidup,  kehutanan,  perhubungan, pertanahan, pekerjaan umum,  penanaman modal,  litbang,  perekonomian, bappeda dan lain-lain.

Pemeritah provinsi Sumbar tentu hanya akan berisifat memberikan rekomendasi sesuai dengan analisa dan masukan dari OPD. Dan kabarnya saat ini telah diagendakan pembahasan oleh Kemenko Maritim dan Kemenko Ekonomi namun semua tidak terlepas dari memperhatikan kepentingan masyarakat Mentawai.

Status tanah tentu ini merupakan kewenangan pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai,  kita dari provinsi tentu menegaskan agar pemkab Mentawai dan investor mesti jelas dan aktifitas kehidupan masyarakat Mentawai saat mereka dipindah atau kesepakatan dan kerjasama seperti apa, tentu tidak boleh terabaikan.

Investor juga mesti pemperhatikan kelanjutan kehidupan masyarakat kemana mereka dipindahkan,  apa kegiatan kehidupan yang akan mereka lakukan atas keberadaan KEK. Dan kita juga berharap pengembangan KEK juga memperhatikan analisis dampak lingkungan (amdal).

Yang jelas kita menerima aspirasi ini sebagai pertimbangan memajukan pembangunan Mentawai. Tadi juga telah dihubungi Bupati Mentawai,  dia siap menerima dan berbicara asal memasukan surat resmi,  tidak dalam komunikasi telepon saja,  sehingga jelas masukan apa yang akan ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah,  terang Nasrul Abit.

Suasana demo BM3 yang berakhir dengan dialog diruangan wakil Gubernur berjalan dengan rasa akrab dan kekeluargaan. Sosok pribadi pamong Wagub Nasrul Abit terlihat luar biasa,  keruh menjadi jernih,  kacau menjadi tenang, tegang menjadi canda dan tawa. ** Zardi/Hms

WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare


Sumber: portalberitaeditor.com
DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.