Padang, Editor.- Masih ada SKPD yang tidak mampu merealisasikan anggarannya di tahun 2017. Seperti Dinas pendidikan dan Dinas PUPR, Dinas Pendidikan terdapat 8 kegiatan pengelolaan Cabang Dinas sebesar Rp 1.2666.851.960 tidak terealisasi, karena sesuai rekomendasi yang diberikan oleh Kemendagri mensyaratkan bahwa jika Cabang  Dinas dibentuk maka sembilan jabatan setingkat Eselon IV pada bidang teknis Dinas Pendidikan harus dihapuskan.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit, Rabu (9/5) pada rapat paripurna DPRD Sumbar, dengan acara penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi  fraksi di DPRD terhadap Ranperda  tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017.

Terkait dengan kualitas pelaksanaan pekejaan yang rendah seperti peningkatan/pemeliharaan jalan, pembangunan Gedung dan Normalisasi Sungai Irigasi dan lainya, menurut Nasrul Abit, bisa pengawasan yang lemah dan bisa juga dari proses pelelangan atau HPS dibuat tidak benar atau asal jadi.

Nasrul Abit juga menjelaskan, proses pengadaan sepenuhnya menagacu kepada Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah yang terakhir diubah dengan peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya dengan standar Dokumen pengadaan secara elektronik yang dikeluarkan LKPP.

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, terhadap pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terealisasi sebesar 95,69 %,  tidak terpenuhinya target bagian laba dari Bank Nagari hanya sebesar 96,39 % PT Garafika Sebesar 33,33% PT Jamkrida sebesar 31,52% dan PT Balairung tidak memberikan laba/deviden, Nasrul Abit juga menjelaskan, terdapat beberapa BMUD pada Tahun 2017 lalu diberikan target pendapatan sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan BUMD tersebut memberikan pendapatan kepada daerah .

Dari target yang telah disusun, PT Bank Nagari selama Tahun  2017 tidak dapat berbuat banyak dalam meningkatkan laba, antara lain disebabkan karena rendahnya realisasi kredit dan tingginya kredit macet dan adanya tambahan aset berupa pengadaan jaringan. Sehingga berakibat meningkatnya biaya operasional bank. Diharapkan pada tahun 2018 jajaran Direksi bersama Dewan Komisaris yang baru ini dapat saling bekerja sama dalam meningkatkan laba perusahaan dan dapat meningkatkan deviden yang diterima pemmerintah provinsi Sumatera Barat.

Untuk PT Grafika terdapat target pendapatan sebesar Rp 300.000.000 akan tetapi terelisasi sebesar Rp  100.000.000 atau 33,33%. Hal ini disebabkan ada beberapa rencana bisnis selama tahun 2017 belum bisa dieksekusi ,dan akibat dari itu mengganggu Cashflow Perusahaan.

Hal lain yang menjadi penyebab berkurangnya realisasi pendapatan adalah, selama Tahun 2017 Perusahaan Grafika berupaya mengembangkan  bisnis baru yang membutuhkan modal yang cukup besar,  sementara upaya penambahan modal masih dalam pembahasan oleh pemerintah provinsi.

Acara rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir Arkadius DT Intan Bano dihadiri oleh wakil Gubernur Sumbar, anggota Forkopimda dan undangan lainya . ** Herman  

WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare


Sumber: portalberitaeditor.com
DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.