Padang, Editor.- Dalam laporan yang disajikan ternyata masih sama dengan tahun 2016 lalau, dimana masih ada OPD OPD yang tidak optimal melaksanakan program dan kegiatan. Bahkan ada yang tidak nerealisasikan sama sekali kegiatan yang sudah direncanakan.

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar HM Nurnas Senin (7/5), pada rapat paripurna DPRD Sumbar dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi fraksi terhadap Ranperda serta tanggapan Gubernur terhadap Ranperda perlindungan konsumen Prakarsa DPRD.

Menurut Nurnas, pada tahun 2017 ada 15 OPD dengan 42 kegiatan sebesar Rp 89.738.517.718 tidak mampu merealisasikan anggarannya. Contohnya Dinas Pendidikan yang tidak terealisasi sebesar Rp 52.157.561.000, sebanyak 11 kegiatan yang terbanyak untuk anggaran pengdelolaan Cabang Dinas, alasanya peraturan Gubernur belum ada. Hal ini bukan alasan, sepertinya masalah Peraturan Gubernur sangat berat menyiapkanya, jika belum disiapkan mengapa dianggarkan.

Pada Dinas PUPR tidak terealisasi  2 kegiatan sebesar Rp 5.374.353.210. Alasanya juga masaalah administrasi. Untuk lahan jembatan Kuranji yang sudah terlalu lama sejak tahun 2005 sampai sekarang tidak juga tuntas masalah lahannya.

Pada kesempatan ini HM Nurnas juga menyampaikan, kalau aturan yang dipahaminya dalam nenetapkan pemenang peserta lelang, disamping menguntungkan negara tentu harga penawaran akan mempengruhi terhadap kualitas pekerjaan. Kualitas sangat utama sekali dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi.

“Pengguna Jasa (Pemerintah) dan penyedia Jasa (Kontraktor) wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sejak penyerahan akhir pekerjaan kontruksi paling lama 10 tahun. Hal seperti ini sering diabaikan,” ujar Nurnas.

Sementara itu Fraksi  Partai  NaSDem yang disampaikan oleh juru bicaranya Apris menyampaikan, urusan kesehatan pada tahun 2017 telah dialokasikan dana yang sangat besar. Yaitu sebesar Rp 498,1 Milyar dengan realisasi sebesar Rp 459,2 Milyar atau 92,19 % tetapi kenapa masih banyak kekurangan bik dari segi pelayanan maupun dari segi kualitasnya.

Pada tahun 2017 belanja lansung yang dianggarkan untuk belanja kepada  Kab/Kota dan pemerintahan Desa sebesar Rp 97,07 Milyar dapat direalisasikan sebesar 85,5 Milyar atau 90,16 % atau sebanyak 9,5 Milyar tidak dapat direalisasikan .

Menurut Apris, janggran pada tahun  2017 sangat sedikit sekali bila dibandingka dengan anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp 154,23 Milyar dan dapat direalisasikan sebesar Rp 135,58 Milyar atau 87,91%.Fraksi Demokrat  sangat menyayangkan hal ini, karena saat ini masih banyak infrastruktur yang membubutuhkan bantuan pemerintah Provnsi Barat.

Acara rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil ketua DPRD Sumbar Ir Arkadius Dt Intan Bano, dihadiri setda Prov Sumbar Ali Asmar, anggota Forkopimda, para pimpinan OPD dan undangan lainya. ** Herman  

WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare


Sumber: portalberitaeditor.com
DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.