Padang,Sumbardetik.com–Rabu, 16 Mei 2018, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Majelis Masyarakat Anti Korupsi (Mamak) Ranah Minang, Drs. Syahrial Aziz laporkan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Syaiful, SH, MHum ke Polda Sumbar. Syaiful dilaporkan karena diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur Pasal 236 KUHPidana Ayat (1).

Dari data dan informasi yang diperoleh LSM Mamak, Syaiful sebagai pejabat Ketua Umum/Wakil Ketua Umum I KONI Provinsi Sumbar diduga telah memalsukan Berita Acara Rapat Pleno Pengurus KONI Provinsi Sumbar tanggal 11 April 2016. Karena, menurut keterangan beberapa peserta rapat, rapat pleno tanggal 11 April 2016 dengan acara “tindak lanjut surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 099/III/GSB-2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Rangkap Jabatan dalam Kepengurusan KONI, dan lain-lain dirasa perlu itu tidak menghasilkan apa-apa atau tanpa ada keputusan, sementara Syaiful membuat berita acara dengan 4 (empat) keputusan tentang hak dan kewenangannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum KONI Provinsi Sumbar.

Berita acara Rapat Pleno tanggal 11 April 2016 yang dibuat Syaiful tersebut adalah, pimpinan rapat, Syaiful dan dihadiri oleh 30 orang pengurus dengan keputusan sebagai berikut:

  1. Rapat Pleno memutuskan berdasarkan Pasal 28 dan 29 Anggaran Rumah Tangga KONI, menerima sepenuhnya Surat Meletakan Jabatan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 April 2016 oleh Dr. H. Syahrial Bakhtiar, MPd, dan Berita Acara Penyerahan Jabatan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 April 2016 dari Dr. H. Syahrial Bakhtiar, MPd kepada Syaiful, SH, MHum selaku Plt Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat.
  2. Rapat Pleno memutuskan melaksanakan sepenuhnya Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 099/III/GSB/-2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Rangkap Jabatan dalam Kepengurusan KONI berdasarkan Surat Mendagri Nomor: X.800/33/57 tanggal 14 Maret 2016 tentang Rangkap Jabatan KDH/Wakil KDH, Pejabat Struktural dan Fungsional, Anggota DPRD dan PNS dalam Kepengurusan KONI.
  3. Rapat Pleno memutuskan memberikan kewenangan kepada Syaiful, SH, MHum sebagai Plt. Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan perubahan posisi dan penggantian Personalia Kepengurusan sesuai kebutuhan.
  4. Rapat Pleno memutuskan memberikan kewenangan pada Plt. Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat untuk mengurus dan mempergunakan sisa anggaran KONI tahun 2016 pada Kas Daerah untuk kebutuhan pembiayaan pelaksanaan persiapan PON XIX-2016 Jabar.

Sementara, menurut beberapa pengurus KONI Provinsi Sumbar yang ikut rapat, rapat tersebut tidak ada menghasilkan apa-apa atau tidak ada keputusan sama sekali.

Berita acara Rapat Pleno tanggal 11 April 2016 tersebut sudah dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 426-427.1-2016 tanggal 22 April 2016 tentang Pengukuhan Pelaksana Tugas Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat, dan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor: 96/Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pengesahan Saudara Syaiful, SH, MHum Sebagai Pajabat Palaksana Tugas Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat.

Dengan data dan informasi yang ada, LSM Mamak menduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat, dan surat tersebut sudah dipergunakan untuk menimbulkan hak dan kewenangan bagi Syaiful menjadi Plt. Ketua Umum KONI Provinsi Sumbar, dan pengurus KONI lainnya dirugikan, karena dengan terbitnya Keputusan Gubernur Sumatera Barat dan Surat Keputusan KONI Pusat tersebut, tertutup bagi mereka untuk bisa sama-sama bersaing secara sehat dan fair menjadi Plt. Ketua Umum KONI Provinsi Sumbar.

Dengan demikian, LSM Mamak menilai sudah terpenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 236 KUHPidana Ayat (1), yaitu berbunyi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Untuk itu, LSM mamak Ranah Minang mendesak jajaran penyidik Polda Sumatera Barat menindaklanjuti laporan yang sudah dimasukan, dan LSM Mamak siap menghadirkan saksi-saksi yang dibutuhkan, sekaligus sebagai saksi pelapor. Karena, kalau hal ini dibiarkan tanpa diusut tuntas akan menjadi fitnah bagi yang bersangkutan dan juga tidak baik bagi organisasi KONI Provinsi Sumatera Barat yang selalu mengajak insane olahraga untuk selalu menunjung tinggi sportifitas.

(Rilis LSM MAMAK, Drs. Syahrial Aziz : Hp 082169879946 )

 


Sumber: sumbardetik.com


DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.