Padang Panjang, Editor.- Pada 2019 tercatat Rp 672 milyar dana dibutuhkan oleh Pemko Padang Panjang untuk merialisir “tumpukan” usulan rencana kegiatan pembangunan (RKP) yang diusung ke Musrenbang 2019 kota itu, pekan lalu. Tapi dari jumlah itu hanya sekitar 55 % yang bakal tertampung, karena anggaran terbatas.

Laporan Kepala Bappeda Kota Padang Panjang, Sony Budaya Putra di Musrenbang 2019  itu, menyebut proyeksi pendapatan APBD 2019 sebesar Rp 584 milyar, turun dari Rp 594,3 milyar pada 2018. Sekitar Rp 343,5 milyar (56 %) diarahkan untuk belanja lansung (pembangunan). Sisanya Rp 240,5 milyar belanja tidak lansung (rutin).

Dari tumpukan usulan RKP 2019 tadi, sebagian besar merupakan kegiatan di bidang fisik (sarana-prasana). Beberapa di antaranya seperti rencana pembangunan gedung 3 lantai bedah sentral RSUD dengan pagu anggaran Rp 50 milyar, gedung pertemuan Rp 18 M, dan pembangunan gedung asrama (3 lt) SMP-6 (lihat tabel).

Lalu, bagaimana Pemko memilih rencana kegiatan diantara tumpukan usulan RKP tadi? Solusinya menurut Sony, terpaksa dilakukan seleksi lanjutan, dengan cara mengkaji aspek kebutuhan dan mamfaat bagi publik dari setiap usulan RKP tadi. Makanya, ada usulan yang masuk prioritas satu (P-1), ada yang P-2, dan ada yang belum.

Pjs.Walikota Padang Panjang, Irwan diwakili oleh Plt.Setko Indra Gusnadi, menyebut banyak nya usulan RKP yang tidak tertampung, menuntut upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) ke depan. Tujuannya, agar tidak terlalu bergantung kepada subsidi dari pusat, dan kemampuan membangun daerah akan bisa meningkat.

Catatan Editor atas perkembangan PAD Padang Panjang, terlihat naik tajam sejak 2013, yakni dari Rp 36 milyar ke Rp 141 milyar pada 2018 ini. Kontribusi atas pendapatan APBD 2018 Rp 628 milyar sekitar 23,88%, tertinggi di Sumatera Barat (lihat tulisan terkait). Tapi itu belum cukup, apalagi proyeksi PAD 2019 turun ke Rp102  milyar.

Terkait kegiatan pembangunan bidang fisik di kelurahan, ada saran dari peserta Musrenbang. Sebaiknya, polanya seperti Manunggal Sakato, atau Bulan Bhakti Gotongroyong, dimana bantuan pemerintah sebagai stimulan, sedang pengerjaan swadaya, hasilnya akan bisa berkali-lipat. Atau minimal pola padat karya, sehingga akan bisa atasi pengangguran.** Yetti Harni/ Berliano Jeyhan

WhatsAppFacebookTwitterYahoo MailLineGoogle GmailEmailYahoo BookmarksShare


Sumber: portalberitaeditor.com
DOWNLOAD APK APLIKASI ANDROID BERITA RANAH MINANG


   

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.